Cara Aktivasi & Input e-Bupot PPh 23/26

Penggunaan e Bupot PPh 23 Terbaru – 2020 berlaku nasional per 1 Agustus 2020.

Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menggunakan e-bukpot per 1 Agustus 2020:

  • Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Di KPP Pratama seluruh Indonesia
  • Memiliki Pemotongan PPh Ps 23/26 lebih dari 20 Bukti Potong dalam satu masa pajak
  • Menerbitkan BP dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 Juta dalam 1 bukti potong
  • Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik Syarat untuk Mendapat Akses Aplikasi e-Bukpot : e Bupot PPh 23 Terbaru – 2020
  • Memiliki EFIN Memiliki Akun djp online (pajak.go.id) Memiliki sertifikat elektronik

Tonton Video Ini

Pertanyaan pembaca

Untuk yg tidak memiliki NPWP bagaimana apa NPWP di isi nol atau d pilih NIK?

Sebaiknya jika bertransaksi dengan Badan PT/CV wajib telah ber NPWP karena telah memenuhi syarat subjek & objektif, jika dengan Orang pribadi diperkenankan menggunakan NIK dan tervalidasi sistem, namun jika secara sistem tidak tervalidasi NIK Tsb maka disarankan utk mendaftarkan diri saja utk memiliki NPWP , semoga cukup jelas

Kalau orang pribadi tidak usah potong pph 23 apabila tidak ada npwp pak?

Tidak ada perubahan ketentuan dalam penerapan pemotongan/pemungutan PPh 23, jd tetap dilakukan pemotongan ketika transaksi tsb merupakn objek pemotongan PPh 23

Untuk penomoran No bukti potong apakah sudah auto atau bisa kita sendiri yg menentukan.?

Utk penomoran BP sudah otomatis secara sistem, sebagai tambahan Informasi No BP terdiri dari 10 digit, yang mana 2 digit didepan 33- utk pph 23 dan 34 utk pph 26 8 digit selanjutnya adalah no urut Bukti potong.

Jika kantor perwakilan apakah wajib menggunakan E-bukpot Krn setiap bulan hanya menerbitkan max 5 BP aja dan tidak lapor SPT badan ?

Jika kantor perwakilan tersebut memiliki kewajiban melakukan pemotongan maka berlaku KEP 368 Th 2020 yang Menetapkan seluruh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 utk penggunaan e Bupot.

Untuk data penandatangan yang diisi itu NPWP PT atau NPWP Direktur?

Nama penandatangan bukti potong adalah pengurus, direktur boleh ( ini adalah penandatangan yg sudah kita tambahkan di menu pengaturan penandatangan bukti potong).

Kalo misal kan yg diinput lebih dari 1 BUPOT apakah kita harus posting terlebih dahulu, baru isi lagi untuk yang daftar pilihan tadi kita kan punya bukti pemotongan apakah masuknya ke invoice atau Bukti Bayar?

Sebaiknya di input saja dulu dan posting dilakukan ketika akan melakukan pelaporan